HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN

HUKUM DAN PRANATA PEMBANGUNAN

Pranata dalam pengertian umum adalah interaksi antar individu/kelompok dalam kerangka peningkatan kesejahteraan atau kualitas hidup, dalam arti khusus bahwa terjadi interaksi antar aktor pelaku pembangunan untuk menghasilkan fisik ruang yang berkualitas. Pranata di bidang arsitektur dapat dikaji melalui pendekatan sistem, karena fenomena yang ada melibatkan banyak pihak dengan fungsi berbeda dan menciptakan anomaly yang berbeda sesuai kasus masing-masing.

Dalam penciptaan ruang (bangunan) dalam dunia profesi arsitek ada beberapa aktor yang terlibat dan berinteraksi, adalah pemilik (owner), konsultan (arsitek), kontraktor (pelaksana), dan unsur pendukung lainnya.

Keterkaitan antar aktor dalam proses kegiatan pelaksanaan pembangunan mengalami pasang surut persoalan, baik yang disebabkan oleh internal didalamnya dan atau eksternal dari luar dari ketiga fungsi tersebut. Gejala pasang surut dan aspek penyebabnya tersebut mengakibatkan rentannya hubungan sehingga mudah terjadi perselisihan, yang akibatnya merugikan dan/atau menurunkan kualitas hasil.

Hukum adalah sistem terpenting dalam pelaksanaan kekuasaan dalam suatu kelembagaan.

Hukum terdiri dari :
1. hukum sipil/hukum privat
terdiri dari hukum perdata dan hukum dagang
2. hukum publik/hukum negara
terdiri dari hukum tata negara dan hukum adminsitrasi negara

Pranata adalah  norma atau aturan khusus mengenai suatu aktifitas tertentu dalam masyarakat. Pranata dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis,sanksinya adalah sanksi moral/sosial. Pranata bersifat mengikat danrelatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu yaitu :simbol,nilai,aturan main,tujuan ,kelengkapan dan umur

kawasan strategis provinsi, dan arahan peraturan zonasi       

  

PERATURAN PERATURAN DALAM PEMBANGUNAN

perumahan dan pemukiman

(1)  Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan

kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan

terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.

(2)  Pembangungan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) ditujukan untuk :

a.  Menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan

lingkungan permukiman; 

b.  Mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas

lingkungan perumahan    yang telah ada di dalam atau disekitarnya.

(3)  Satuan-satuan  lingkungan  permukiman  satu  dengan  yang  lain  saling

dihubungkan  oleh  jaringan  transportasi  sesuai  dengan  kebutuhan  dengan

kawasan  lain yang memb erikan berbagai pelayanan dan kesempatan kerja.

(4)  Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  ayat (2),

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perkotaan

dan rencana tata ruang wilay ah bukan perkotaan.

Pasal 19

(1)  Untuk  mewujudkan  kawasan permukiman  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal  18,  pemerintah daerah  menetapkan satu  bagian  atau lebih dari

kawasan permukiman menurut rencana  tata ruang wilayah perkotaan  dan

rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan  yang  telah  memenuhi

persyaratan sebagai kawasan siap bangun.

(2)  Persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) sekurang-kurangnya

meliputi penyediaan :

a.  rencana tata ruang yang rinci;

b.  data mengenai luas, batas, dan pemilikan tanah

c.  jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan. 

(3)  Program  pembangunan  daerah  dan  program  pembangunan  sektor

mengenai prasarana,    sarana lingkungan, dan utilitas umum sebagian

diarahkan  untuk mendukung   terwujudnya  kawasan  siap  bangun

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

  

PERKOTAAN

Pembangunan Kawasan Perkotaan dilaksanakan sesuai urusan yang

menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan

pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Perkotaan.

   

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN

PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN.

    1.  Pengelolaan Kawasan Perkotaan adalah serangkaian kegiatan

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam

upaya pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Perkotaan

secara efisien dan efektif.

2.  Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung

atau budidaya.

3.  Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan

utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi Kawasan

sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan

distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi.

4.  Kawasan Perkotaan Baru adalah kawasan perdesaan yang

direncanakan untuk dikembangkan menjadi Kawasan

berfungsi perkotaan.

5.  Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

6.  Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah hasil dari

suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang

yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang

di Kawasan Perkotaan.

7.  Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen

pembangunan Kawasan Perkotaan yang dimaksudkan untuk

menjamin agar program/kegiatan pembangunan dan

pengelolaan Kawasan Perkotaan yang dilaksanakan sesuai

dengan rencana yang ditetapkan serta untuk mewujudkan

tertib tata ruang Kawasan Perkotaan.

8.  Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan yang selanjutnya

disebut Lembaga Pengelola adalah lembaga yang dibentuk

dengan peraturan daerah untuk mengoptimalkan sumber-

sumber yang dimiliki dunia usaha dan masyarakat dalam

pembangunan Kawasan Perkotaan.

9.  Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru

yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah badan yang

dibentuk dengan peraturan bupati untuk melakukan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan

Perkotaan Baru.

10.  Masyarakat adalah orang  seorang, kelompok orang termasuk

masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang bermukim di

Kawasan Perkotaan tersebut.

11.  Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan

pemerintahan dalam negeri.

        

SUMBER

pengelolakawasan perkotaan.PDF

KONSTRUKSI

1.  Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

2.  Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa

konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;

3.  Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan

perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup

pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-

masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk

fisik lain;

4.  Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas

atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;

5.  Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya

menyediakan layanan jasa konstruksi;

6.  Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan

hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan

pekerjaan konstruksi;

7.  Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan

oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara

keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang

tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang

menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa;

8.  Forum jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara

masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen,

dan mandiri;

TATA RUANG

Hal terpenting setelah Peraturan Pemerintah No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP PPR) ditetapkan adalah memonitor implementasinya di daerah. Penyelenggaraan penataan ruang ke depan harus lebih menekankan pada tingkatan mikro, yaitu bagaimana Pemerintah dan masyarakat mampu mengimplementasikan penataan ruang dengan baik. Demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

Pengaturan penataan ruang diselenggarakan untuk:

a. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan

    ruang;

b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku

kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan

ruang; dan

c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan

dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

   Pasal 4  

(1) Pengaturan penataan ruang oleh Pemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan dan

penetapan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan peraturan

pelaksanaan dari undang-undang mengenai penataan

ruang yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; 

b. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata

ruang kawasan strategis nasional yang ditetapkan dengan

peraturan presiden; dan

c. pedoman bidang penataan ruang yang ditetapkan dengan

peraturan Menteri.

(2)  Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penyusunan

dan penetapan:

a. rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang

sistem provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah

provinsi; dan

b. ketentuan tentang perizinan, penetapan bentuk dan

besaran insentif dan disinsentif, sanksi administratif,

serta petunjuk pelaksanaan pedoman bidang penataan

ruang yang ditetapkan dengan peraturan gubernur.

(3) Pengaturan penataan ruang oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

meliputi penyusunan dan penetapan:

a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata

ruang kawasan strategis kabupaten/kota, rencana detail

tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi

yang ditetapkan dengan peraturan daerah

kabupaten/kota; dan

b. ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif

dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang

ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

UU NO.26 tahun 2007

Peraturan ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, maka dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Pengaturan penataan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pedoman bidang penataan ruang.
Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.




UU NO.4 tahun 1992
Berisi tentang perumahan dan pemukiman
Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam pembangunan dan pemilikan, setiap pembangunan rumah hanya dapat dilakukan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah melakukan pendataan rumah untuk menyusun kebijaksanaan di bidang perumahan dan permukiman.
Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh badan usaha di bidang pembangunan perumahan dilakukan hanya di kawasan siap bangun atau di lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri.
Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta, baik dilakukan secara perseorangan atau dalam bentuk usaha bersama dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah.
Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang dikenakakan sanksi pidana. Jika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana tidak dipenuhi oleh suatu badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukiman, maka izin usaha badan tersebut dicabut.
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang

       

Bengong menghasilkan sebuah karya arsitektur

KARYA SPA

Studio Perancangan Arsitektur 3 Boarding School

Arsitektur Romawi

ARSITEKTUR ROMAWI

Konstruksi kolom dan balok atau entablature menjadi ciri khas arsitektur Yunani disebut Order. Keindahan dari Order terpancar dari mengekspose elemen-elemen konstruksi, dengan ornamen yang menekankan pada bagian-bagian yang dominan antara lain kolom dengan kepalanya, entablature dan pediment dengan dekorasi, terbagi menjadi aliran-aliran masing-masing mempunyai ciri khas yaitu antara lain: Dorik, lonik danPelengkung Titus terlctak di bagian selatan dari pusat kola Roma, di ujung se-buah jalan yang berada di samping selatan Kuil Venus. Pelengkung didirkan pada jaman Titus, iintuk memperingati jatuhnya Jerusalem ke tangan orang-orang Roma.

Bidang depan bentuknya segi empat, mendekati bujur sangkar. Di dalain dinding pelengkung terdapat relief "pendewaan" pada Titus. Selain itu terdapat relief menggambar-kan penaklukan Jerusalem oleb Roma. Di depan dan belakang, masing-masing terdapat empat kolom model Korintien, berfungsi se-penuhnya sebagai hiasan. Kolom-koiom me-nyangga semacam entablature, lengkap dengan cornice, bukan berfungsi sebagai balok, namun juga sebagai ornamen. Di tengah frieze, terdapat prasasti berkaitan dengan sejarah kemenangan.

119. 120. 121.

Pelengkung (arch) Titus di Roma (82 M). denah pandangan depan (kiri-atas), beberapa hiasan di dalamnya (kiri bawah dan kanan atas), perspektif rekonstruksi (kanan atas) dan gambar dari depan (kanan-bawah).

Kolom-kolom dan bagian atas monumen ditumpu oleh pedestal, lengkap dengan cornice dan base-nya, di kiri dan kanan mengapit bagian bawah dari pelengkung.

Berdasarkan rekonstruksi, di semacam pelataran tetapi kecil yaitu bidang datar terbentuk di atas entablature, terdapat patung penunggang chariot dengan empat ekor kuda dan dua pengawal. Kernungkinan besar patung pengemudinya adalah Titus. Bentuk semacam ini, banyak ditiru pada monumen-monumen di tempat lain, ratusan tahun kemudian, antara lain di Paris (Arc de Triomphe du Carrousel, 74 1806) dan Berlin (Brandenburger Tor 1789).

12 M

Pelengkung Septimus Serverus juga di Roma (203 M), termasuk tipe yang mem-punyai tiga pelengkung: satu terbesar di tengah, diapit kembar di kiri-kanan. Pe­lengkung didedikasikan kepada Kaisar dan dua anaknya untuk memperingati kemenangan di Parthian. Selain jumlah pelengkungnya, bentuknya identik dengan Pelengkung Titus yang berada sekitar 300 M di sebelah timur- selatannya.

Dahulu pelengkung ini dilapis marmer putih, mempunyai delapan kolom silindris, monolit, berdiri di atas pedestel. Kolom-kolom menyangga semacam entablature, di mana pada frieze-nya terdapat prasasti. Semua kolom silindris langsing dihias kepala bercorak Korintien, berdiri bebtfs dari dinding, di tumpu oleh pedestel.

Di atas entablature dahulu ada patung , seluruhnya perunggu dari Kaisar dengan ke-dua anaknya Caracalla dan Geta mengendarai chariot berkuda enam dan prajurit-prajurit di kiri-kanannya. Dibanding pelengkung dibahas sebelum ini, ornamen berupa relief pada bidang-bidang diapit oleh kolom lebih banyak

122. 123. 124.

Pelengkung Septimius Serverus, Roma (203 M), denah, penampang melintang, pandangan depan dan sisi (atas), detail hiasan pada kepala kolom, pelengkung dan entablature (kanan-tengah) dan foto dari depan (kanan-bawah)

Pelengkung Trajan (114 M) di Ancona dan Pelengkung Constantine (312 M), di Roma masing-masing bentuknya identik, namun yang pertama berpelengkung tunggal, lainnya tiga.

Pelengkung Trajan, didirikan dalam rangka memberi penghargaan kepada Kaisar ketika berhasil membangun pelabuhan di kota Ancona. Di antara berbagai pelengkung di Roma yang berumur ratusan tahun bahkan hampir duaribu tahun, pelengkung ini ter-masuk masih utuh dan terpelihara dengan baik, termasuk marmernya. Yang sudah hilang adalah hiasan-hiasan dari perunggu[1]. Pada masing-masing sisi terlebar atau muka dan belakang, terdapat empat kolom dengan corak Korintien, seperti hiasan pada hampir semua pelengkung Romawi. Tinggi total 18.59 M dan ¹ lebar pelengkung 3.05 M. Pada bidang-bidang yang diapit kolom dun frieze dari entablature, dihias dengan relief sangat indah meng-gambarkan kejadian sejarah terkait dengan didirikannya pelengkung ini. Hiasan lain seperti semua pelengkung model Romawi, berupa molding dan cornice.

---

[1] Fletcher., op. cit. h. 323.

Pelengkung Trajan (114 M) di Ancona dan Pelengkung Constantine (312 M), di Roma masing-masing bentuknya identik, namun yang pertama berpelengkung tunggal, lainnya tiga.

Pelengkung Trajan, didirikan dalam rangka memberi penghargaan kepada Kaisar ketika berhasil membangun pelabuhan di kota Ancona. Di antara berbagai pelengkung di Roma yang berumur ratusan tahun bahkan hampir dua ribu tahun, pelengkung ini termasuk masih utuh dan terpelihara dengan baik, termasuk marmernya. Yang sudah hilang adalah hiasan-hiasan dari perunggu. Pada masing-masing sisi terlebar atau muka dan belakang, terdapat empat kolom dengan corak Korintien, seperti hiasan pada hampir semua pelengkung Romawi. Tinggi total 18.59 M dan ¹ lebar pelengkung 3.05 M. Pada bidang-bidang yang diapit kolom dun frieze dari entablature, dihias dengan relief sangat indah menggambarkan kejadian sejarah terkait dengan didirikannya pelengkung ini. Hiasan lain seperti semua pelengkung model Romawi, berupa molding dan cornice.

Pelengkung Trajan di Ancona (114 M).

Sesuai dengan namanya, Pelengkung I Constantine di Roma (312 M), dibangun dalam rangka memberi kehormatan kepada Constantine, atas kemenangan atas Maxentius.

Bentuknya blok seperti semua pelengkung lainnya model Romawi, bidang tinggi 20.64 M lebar 25 M. Pada bagian muka dan belakang terdapat masing-masing empat buah kolom dengan hiasan kepala Korintien. Di atas setiap 126 semacam entablature di puncak kolom, masing-masing terdapat patting, mungkin para pemimpin militer terlibat dalam peperangan diperingati dengan didirakan pelengkung ini.

126.

Pelengkung Constantine di Roma (312 M).

Sejarah penaklukan bangsa Roma atas hampir seluruh wilayah Eropa, meninggalkan tidak sedikit monumen di mana-mana, ter-masuk Pelengkung Tiberius di Orange, 127 Perancis (30 SM). Pelengkung sudah ada se-belum pemerintahan Tiberius dan ia hanya menambahkan inskripsi pada monumen ini. Monumen dengan tiga pelengkung seperti pada Pelengkung Tiberius ini, sangat jarang dibuat sebelum abad I M., sangat kaya akan ornamen, terutama yang berupa relief. Kolom-kolom bercorak Korintien, tidak hanya terdapat di depan dan belakang, namun juga pada sisi kiri-kanan. Hiasan berupa pediment, menghias bagian tengah frieze. Bidang depan berbentuk segi empat, berbeda dengan monumen lain di-kemukakan di depan, sisi .terpanjang pada tinggi. Pada konstruksi semacam entablature yang relatif tebal, dibuat molding atau cornice di tengah-tengah, sehingga kelihatan seperti entablature-nya. bertumpuk.

127.

Pelengkung Tiberius di Orange, Perancis (30 SM).